Hasil Pembangunan yang Berhasil dan Belum akan Dipaparkan Festival Anggaran akan Dibuka Menteri Keuangan RI Pemkab Batang direncanakan akan menggelar Festival Anggaran mulai 12-14 Februari mendatang. Selain itu juga direncanakan akan ada seminar yang mendatangkan narasumber dari BPK RI, KPK, ICW dan akan dihibur oleh artis Didik Kempot. Untuk pembukaan sendiri rencananya akan dibuka langsung Menteri Keuangan RI.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Batang, H Soetadi SH MM dalam rapat persiapan Festival Anggaran, di Aula Kantor Bupati, Kamis kemarin. Dikatakan pula bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari 12-14 Februari. Dalam rapat tersebut juga dikatakan bahwa pada hakekatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah sebagai pengelola anggaran kepada masyarakat di tahun 2013, maka hasil pembangunan yang berhasil maupun belum berhasil akan dipamerkan agar masyarakat tahu.
“Kalau yang belum berhasil dalam pengerjaaan proyek harus diberikan apa alasannya dan siapa rekanannya. Hal tersebut harus dijelaskan semuanya agar masyarakat tahu permasalahannya,” jelas Soetadi.
Wabup mengatakan, Festival Anggaran tersebut bertujuan agar masyarakat bisa melihat, mengetahui pembangunan dan bertanya pengelolaan keuangan di masing–masing SKPD. Maka masing–masing SKPD perlu mempersiapkan dengan baik, tampilannya harus menarik dan mudah dipahami isi kedalaman yang disajikan.
“Apa yang kita lakukan akan tercermin di dalam penyajian pameran anggaran yang didukung dengan data, gambar dan foto. Kegiatan ini juga akan menambah nilai raport yang baik bagi Pemkab Batang, karena kita berdasarkan penilaian dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) mendapat nilai 31,6 atau C,” katanya.
Kegiatan ini juga untuk membuktikan kepada masyarakat terkait dengan transparansi, akuntabilitas serta partisipatif masyarakat dalam ikut mengelola APBD. Untuk itu nantinya dalam festival tersebut cara penyajian tiap SKPD harus jelas dan semuanya harus dipaparkan, sehingga masyarakat mengetahui apa saja kegiatan SKPD tersebut.
Phultoni selaku Ketua Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) yang ikut dalam rapat menjelaskan, rencananya kegiatan tersebut akan dibuka oleh Menteri Keuangan RI, Dr M Chotib Basri SE MM, diskusi publik sebagai Keynote Speech adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sedangkan untuk seminar dengan tema Kebijakan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Anggaran Untuk Kesejahteraan Rakyat akan menghadirkan narasumber dari Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri SE MM.
“Selain itu juga akan ada narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Dr Bambang Widjojanto SH L LM serta koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko,” jelas Pulthoni.
Dalam kegiatan tersebut juga akan direncanakan Pencanangan Komitmen Menuju Pemerintahan Terbuka (OGP) dengan tema Publikasi Dokumen Anggaran (RKA-SKPD) dan Inisiasi Keterbukaan Dalam Pembahasaan Sidang Komisi DPRD, yang akan ada penandatanganankomitmen oleh SKPD, DPRD dan Bupati.
“Untuk seminar dengan tema Potensi dan Tantangan Implementasi Pemerintahan Terbuka dalam Kontek Anggaran menghadirkan narasumber Tara Hidayat selaku Deputy IV Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo dan Ilham B Saenong dari TII serta AS Burhan Koordinator Laskar Batang,” tandasnya.
Mantan Kepala Kejaksaan Negeri, Sukardi yang bertindak sebagai Penasehat Hukum Bupati Batang, menegaskan, kegaiatan ini merupakan yang pertama di Indoensia, maka harus dipersiapkan dengan betul. “Jangan samapai menjadi bumerang atau berdampak ke kita,” tegasnya. (sumber copas: situs Radar Pekalongan)
“Kalau yang belum berhasil dalam pengerjaaan proyek harus diberikan apa alasannya dan siapa rekanannya. Hal tersebut harus dijelaskan semuanya agar masyarakat tahu permasalahannya,” jelas Soetadi.
Wabup mengatakan, Festival Anggaran tersebut bertujuan agar masyarakat bisa melihat, mengetahui pembangunan dan bertanya pengelolaan keuangan di masing–masing SKPD. Maka masing–masing SKPD perlu mempersiapkan dengan baik, tampilannya harus menarik dan mudah dipahami isi kedalaman yang disajikan.
“Apa yang kita lakukan akan tercermin di dalam penyajian pameran anggaran yang didukung dengan data, gambar dan foto. Kegiatan ini juga akan menambah nilai raport yang baik bagi Pemkab Batang, karena kita berdasarkan penilaian dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) mendapat nilai 31,6 atau C,” katanya.
Kegiatan ini juga untuk membuktikan kepada masyarakat terkait dengan transparansi, akuntabilitas serta partisipatif masyarakat dalam ikut mengelola APBD. Untuk itu nantinya dalam festival tersebut cara penyajian tiap SKPD harus jelas dan semuanya harus dipaparkan, sehingga masyarakat mengetahui apa saja kegiatan SKPD tersebut.
Phultoni selaku Ketua Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (UPKP2) yang ikut dalam rapat menjelaskan, rencananya kegiatan tersebut akan dibuka oleh Menteri Keuangan RI, Dr M Chotib Basri SE MM, diskusi publik sebagai Keynote Speech adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sedangkan untuk seminar dengan tema Kebijakan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Anggaran Untuk Kesejahteraan Rakyat akan menghadirkan narasumber dari Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri SE MM.
“Selain itu juga akan ada narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Dr Bambang Widjojanto SH L LM serta koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko,” jelas Pulthoni.
Dalam kegiatan tersebut juga akan direncanakan Pencanangan Komitmen Menuju Pemerintahan Terbuka (OGP) dengan tema Publikasi Dokumen Anggaran (RKA-SKPD) dan Inisiasi Keterbukaan Dalam Pembahasaan Sidang Komisi DPRD, yang akan ada penandatanganankomitmen oleh SKPD, DPRD dan Bupati.
“Untuk seminar dengan tema Potensi dan Tantangan Implementasi Pemerintahan Terbuka dalam Kontek Anggaran menghadirkan narasumber Tara Hidayat selaku Deputy IV Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo dan Ilham B Saenong dari TII serta AS Burhan Koordinator Laskar Batang,” tandasnya.
Mantan Kepala Kejaksaan Negeri, Sukardi yang bertindak sebagai Penasehat Hukum Bupati Batang, menegaskan, kegaiatan ini merupakan yang pertama di Indoensia, maka harus dipersiapkan dengan betul. “Jangan samapai menjadi bumerang atau berdampak ke kita,” tegasnya. (sumber copas: situs Radar Pekalongan)
Post a Comment